Selamat Datang di Kabupaten Sukoharjo

Pandawa Lima, Landmark di Kawasan Solo Baru, menjadikan Solo Baru semakin berpamor

Sukoharjo Kota Jamu, Nguter Kampung Jamu

Daerah sentra produksi industri jamu serbuk maupun gendang Desa/Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah diresmikan menjadi "Kampung Jamu" oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang.

Jamur Lingzhi, Jamur Kuping dari Sukoharjo untuk Dunia Kesehatan

Budi daya jamur lingzhi yang dikembangkan menjadi teh kristal dewa lingzhi milik H Parjimo, warga Desa Kudu, Kecamatan Baki diusulkan sebagai calon penerima anugerah Labdhakretiya mewakili Sukoharjo ke tingkat nasional. Budidaya jamur kuping dengan kapasitas produksi 4300 bag log/hari banyak dikembangkan di Kecamatan Polokarto.

PT Sritex: Memproduksi Seragam Militer Standar NATO yang Dipakai di 25 Negara

Produk tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) diakui telah memenuhi standar North Atlantic Treaty Organization (NATO) sehingga dipercaya memproduksi seragam militer anggota NATO. Tidak hanya seragam, tetapi juga seragam tempur, jaket, cover all, rompi, tenda, sepatu dan lain-lain.

Desa Wirun, Sentra Pembuatan Gamelan Terkenal Sampai ke Luar Negeri

Desa Wirun Kecamatan Mojolaban merupakan sentra industri gamelan di Kabupaten Sukoharjo, di mana terdapat sekitar 10 pengusaha dalam industri ini. Desa ini terletak sekitar 10 kilometer arah timur tenggara kota Solo. Desa ini dikenal sebagai penghasil Kerajinan gamelan yang telah terkenal di dalam maupun luar negeri.

Sentra Industri Meubel

Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo merupakan sentra industri meubel dari kayu dan rotan yang mayoritas untuk tujuan export.

Arsip Berita
Statistik User

Profil

  1. Diposting tanggal : 31 Mei 2010

PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam pasal 33 telah menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Konstitusi tersebut telah mengamanatkan bahwa agar pembangunan ekonomi nasional kita harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Sehingga pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi telah menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut , penanaman modal haruslah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam rangka mengatur kegiatan penanaman modal , telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor termasuk memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Undang-Undang tersebut juga memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal , memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan UMKM dan Koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan atau kemudahan bagi pelaku penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanaman modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi menurun. Sehingga telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini Pemerintah Pusat telah membatalkan 51 Perda dari berbagai daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dianggap akan menghambat kegiatan investasi di daerah, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Guna mengatur dan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan pada para pelaku penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Disamping mengatur pemberian insentif dan kemudahan bagi penanaman modal juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal dengan cara mempercepat , menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perijinan dan Nonperijinan.

Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo

Membicarakan Penanaman Modal tentu tidak terlepas dari Peluang Investasi. Di Kabupaten Sukoharjo sampai akhir bulan juni tahun 2009 telah terdapat 8 perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar US $ 163.065.735 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 21.299 orang dan 14 perusahaan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp 524.445.000.000,- dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18.803 orang . Seperti Pemerintah Kabupaten / Kota yang lainnya , Pemerintah Kabupeten Sukoharjo di tahun 2009 juga telah memberikan peluang Investasi kepada Calon Investor. Peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah:

  1. Zona Industri Nguter , yang berada di wilayah Kecamatan Nguter di sebelah selatan kota Sukoharjo. Kawasan tersebut berupa lahan seluas 354 ha yang diperuntukan bagi kegiatan industri, baik industri besar dan menengah yang kegiatannya diutamakan yang berupa padat karya / mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Industri yang diharapkan seperti Industri Sepatu dan Peralatan Olah raga , Industri Karoseri , Industri Pengolahan Kayu , Industri Plastik , Industri Tekstil dan Garmen, Industri Kertas dan Karton. Diharapkan dengan penyediaan Kawasan Industri tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja sekita 50.000 orang. Fasilitas yang telah tersedia adalah berupa jalan beraspal menuju lokasi kawasan tersebut.
  2. Tanah bekas terminal bus Kartasura, berada di wilayah Kecamatan Kartasura yang letaknya sangat strategis di persimpangan tiga jalan utama jurusan Surakarta , Semarang dan Jogjakarta. Lahan tersebut sangat cocok bila dipergunakan sebagai Pusat Jasa Perdagangan Grosir Tekstil dan Elektronik. Lahan yang ditawarkan tersebut seluas 16.669,36 m2 , kebutuhan investasinya minimal Rp 89.946.750.000 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Payback Period (PP) selama 4 tahun 2 bulan.
  3. Tanah bekas Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo (Sudah tidak ditawarkan), berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo yang letaknya dekat dengan Simpang lima di pusat kota Sukoharjo, yang disekitarnya ada Alon – alon kota Sukoharjo , kantor Perbankan Nasional maupun milik daerah serta Gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo. Lahan tersebut sangat cocok apabila dipergunakan sebagai Pusat Kawasan Perdagangan dan Jasa. Lahan yang ditawarkan tersebut seluas 13.308,68 m2 , kebutuhan Investasinya minimal Rp 87.364.984.000 ,- ( delapan puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) dengan Payback Period ( PP) selama 5 tahun 5 bulan.